Ketua DPRD Temui Mahasiswa PMII di Kantor DPRD

50 views

DPRD BONDOWOSO – Aksi serentak tolak Omnibus Law berupa Undang-undang Cipta Kerja, terjadi di Bondowoso. Aksi ini dilakukan PC PMII Bondowoso. Mahasiswa menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Bondowoso (Kamis 8 Oktober 2020).

Aksi ini mendapat tanggapan serius Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dhafir. Ketua DPRD langsung menemui demonstran. Bahkan menfasilitasi demonstran untuk masuk area Gedung DPRD Bondowoso. 

Ketua DRPD Ahmad Dhafir mengatakan, pihaknya menjalankan segala sesuatu berdasarkan tugas dan fungsi. Yakni selain membahas anggaran dan peraturan daerah, juga menampung aspirasi. “Aspirasi mahasiswa adalah menyuarakan kepentingan rakyat. Kami DPRD akan menindaklanjuti,” tegasnya.

Menurutnya, selama yang diperjuangkan untuk kepentingan rakyat, DPRD akan bersama-sama dengan mahasiswa. Dia memberi catatan, dari seluruh poin ada yang perlu dipahami. Yakni menuntut DPRD Bondowoso untuk bersikap pada kepentingan rakyat. “Sikap mendukung kepentingan rakyat itu pasti. Namun untuk bersama-sama menolak undang-undang, DPRD Bondowoso tidak bisa menolak. Yang bisa menolak adalah presiden. Mudah-mudahan Presiden Indonesia mendengarkan aspirasi seluruh masyarakat Indonesia, dan tidak mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja,” pungkasnya. 

Sementara Ketua Cabang PMII Bondowoso Fathorrasi, S.Pd mengatakan, PC PMII BONDOWOSO Menolak UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI. Sebab menurutnya dengan UU Cipta Kerja, Pemerintah Pusat sama halnya menfasilitasi Korporasi dan Oligarki.

PC PMII Bondowoso menganggap dengan adanya UU Cipta Kerja, DPR dan Pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan dalam UU Cipta Kerja bukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. “Untuk itu, PC PMII BONDOWOSO menolak keras UU Cipta Kerja,” tegasnya.

PC PMII Bondowoso juga menganggap UU Cipta Kerja tidak mencerminkan pemerintahan yang baik (good governance). Sebab, dalam pembentukannya saja sudah main kucing-kucingan dengan rakyat, apalagi nantinya saat melaksanakan UU Cipta Kerja, bisa jadi rakyat akan di akal-akali dengan UU Cipta Kerja. “Tentu, PC PMII BONDOWOSO akan mendukung sepenuhnya PB PMII yang akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, sebab sebelumnya PB PMII pun pernah melakukan uji materi UU MD3 ke MK. Maka, tidak segan-segan PB PMII melakukan uji materi UU Cipta Kerja,”.

Sikap PC PMII BONDOWOSO Menolak UU Cipta Kerja dengan menyatakan: (1) PC PMII Bondowoso menolak UU Cipta Kerja. Sebab UU Cipta Kerja tidak pro terhadap rakyat kecil, sedangkan PMII sangat dekat hubungannya dekat masyarakat akar rumput. (2) PC PMII Bondowoso menolak UU Cipta kerja karena tidak pro gender. 

(3) PC PMII menuntut Agar Presiden tidak menandatangani RUU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Meski, secara otomatis bila tidak ditanda tangani oleh Presiden tetap akan menjadi Undang-Undang. Tetapi, biarkanlah UU Cipta Kerja menjadi UU yang tidak ditanda tangani oleh Presiden. (4) PC PMII BONDOWOSO mendukung PB PMII yang akan melakukan uji materi (judicial riview) UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, sebelumnya PB PMII telah melakukan uji materi UU MD3 dimana UU tersebut tidak pro terhadap rakyat. Sehingga, untuk kali ini PB PMII juga akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. (5) PC PMII Bondowoso Meminta DPRD kabupaten bondowoso untuk menyampaikn aspirasi ini kepada presiden dan DPR RI. (6) PC PMII Bondowoso Menuntut DPRD Bondowoso untuk bersikap kepada kepentingan rakyat dengan bersama sama menolak UU Cipta kerja.

Ketua DPRD H Ahmad Dhafir membubuhkan tanda tangan sebagai tanda mengetahui isi aspirasi PC PMII Bondowoso. Berikutnya mendukung gerakan PC PMII Bondowoso untuk memperjuangkan nasib buruh. (sh)