Tangani Covid-19, Perkuat Sinergitas Lintas Sektoral

19 views

DPRD BONDOWOSO – Panitia khusus (Pansus) Penanganan Covid-19 DPRD Kabupaten Bondowoso menyatakan tidak ada pelanggaran hukum dalam refocusing anggaran pada APBD Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Hal itu disampaikan Pansus Penanganan Covid-19 dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso Selasa (10/11). 

Meski demikian, Pansus Covid-19 DPRD minta  sinergitas diperkuat untuk semua pihak yang masuk dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bondowoso.

Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Bondowoso bekerja keras dalam mengurai permasalahan dalam refocusing anggaran pada APBD Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Sejak 6 Mei 2020 sampai 5 Agustus 2020, pansus menggelar rapat kerja. Khususnya dengan  Gugus Tugas Kabupaten Bondowoso. Ditindaklanjuti melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri 25 sampai 28 Oktober 2020.

“Berdasarkan hasil akhir pembahasan antara gugus tugas kabupaten dan Pansus Covid-19 DPRD, bahwa Realokasi dan Refocusing Anggaran pada APBD Tahun 2020 sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan,” kata ketua Pansus DPRD Kabupaten Bondowoso, Sinung Sudrajad S.Sos. Khususnya fokus alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan  dan jaring pengaman sosial serta pemulihan ekonomi.

“Sebagai upaya membenahi permasalahan data yang belum terintegrasi, Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kabupaten Bondowoso sangat mendukung upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,” ujar pria yang juga wakil ketua DPRD Bondowoso tersebut.  Khususnya dalam upaya validasi data dari desa yang terintegrasi dengan aplikasi yang ada. Setelah melalui pembahasan cukup alot dan panjang. Akhirnya Pansus Penanganan Covid-19 DPRD menyimpulkan bahwa Refocusing Anggaran pada APBD Tahun 2020 telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Hasilnya, sudah dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso.

Meski demikian, Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kabupaten Bondowoso juga menekankan kembali dan menyampaikan beberapa saran. Pertama, untuk perencanaan dan penganggaran dana hibah bantuan sosial agar sesuai dengan peraturan perundang -undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan. “Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang menyangkut pelayanan dasar terkait Covid-19 (kesehatan), mohon dialokasikan anggaran yang memadai,” kata Zaki Imron Humaidi, juru bicara Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Bondowoso. Khususnya untuk perbaikan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana pendukungnya.  Tak kalah penting, sinergitas lintas sektoral dengan Satuan Tugas Kabupaten Bondowoso harus dioptimalkan. “(na)