DPRD Bondowoso Minta Pemerintah Dorong Optimalkan BAZNAS dalam Berzakat

164 views

BONDOWOSO – Komisi IV DPRD Bondowoso, meminta pemerintah daerah agar mendorong seluruh elemen untuk memanfaatkan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam menyalurkan zakat. Apalagi BAZNAS merupakan lembaga yang resmi sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Kriesna, SH saat hearing bersama pengurus BAZNAS Kabupaten Bondowoso di Ruang Rapat Gabungan, Senin (18/1/2021).
“Apalagi pendapatan BAZNAS dari tahun ke tahun terus menurun,” kata politisi Muda Partai Golkar tersebut.
Tahun 2018 kurang lebih Rp 900 juta, sementara pada Tahun 2020 turun menjadi kurang lebih Rp 800 juta. Padahal potensi zakat di ASN Bondowoso saja sekitar Rp 6 miliar.
“Oleh sebab itu, BAZNAS meminta dukungan kami di komisi IV,” jelasnya.
Sementara salah satu hasil evaluasi Komisi IV dan BAZNAS, bahwa Perda yang digunakan sudah tidak sesuai lagi.
“Kita punya Perda sebelum Undang-Undang 23 tahun 2011 terbit. Itu masih berbunyi BAZ (Badan Amil Zakat). Sementara saat ini sudah BAZNAS,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan menyampaikan hal itu melalui Badan Musyawarah (Banmus) supaya menjadi usulan DPRD untuk melakukan revisi terhadap Perda tentang Zakat. Sehingga sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini.
“Sejauh ini sepertinya belum ada pengawasan dari pemerintah daerah terhadap PNS agar sadar dalam memberikan zakat, infaq dan sedekah melalui BAZNAS,” terangnya.
Mungkin di luar itu mereka sebagai umat Islam sudah memberikan sedekah dan infaqnya. Tetapi menurut Kriesna, ada lembaga yang resmi di bawah Undang-Undang.
“Ini yang perlu dioptimalkan. Makanya kami berharap ada pengawasan. Entah dari bupati, wakil bupati atau Sekda,” jelasnya.
Yang terpenting, pemerintah daerah bisa meninjau setiap saat, dimana UPZ (unit pengumpul zakat) di masing-masing OPD dan kecamatan lebih maksimal.
“Barangkali dengan campur tangan langsung pimpinan daerah, optimalisasi penerimaan zakat yang dikoordinir oleh BAZNAS melalui OPZ lebih optimal,” imbau Ketua DPD Golkar Bondowoso tersebut. (*/Rois)