Kunker ke Kecamatan, Komisi I DPRD Bondowoso Meninjau Alat Perekam e-KTP

26 views

Dalam kunjungan kerjanya ke kecamatan, Komisi I DPRD Bondowoso menemukan alat perekam e-KTP dan cetak KK yang dibagikan ke sejumlah kecamatan di Bondowoso dalam kondisi belum dipergunakan.

Komisi I yang dipimpin langsung ketua komisi mendapati alat perekam e-KTP dan cetak KK belum dioperasikan sejak didistribusikan.

Adapun alat rekam e-KTP yang pengadaannya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Bondowoso itu, terdiri dari kamera, komputer, alat perekam dan sejumlah alat pendukung lainnya.

Ketua Komisi I, H. Tohari, S.Ag mengatakan, pada Tahun 2019 Dispendukcapil ada pengadaan peralatan cetak KK dan alat rekam e-KTP.

“Untuk alat cetak KK sudah tersebar di semua kecamatan dan alat rekam e-KTP tersebar didistribusikan ke 14 kecamatan. Jadi 9 kecamatan yang belum menerima alat rekam e-KTP,” katanya.

Alat itu kemudian didistribusikan ke kecamatan pada Tahun 2020. Tetapi alat itu belum digunakan sehingga tidak terawat.

“Kalau peralatan itu digunakan, warga bisa cetak KK di kecamatan. Sementara rekam e-KTP juga di kecamatan. Namun cetaknya di Dispendukcapil,” jelasnya.

Menurutnya, dari enam kecamatan yang dikunjungi, hanya satu yang dioperasikan yakni di Kecamatan Wringin.

“Untuk kecamatan lain, jangankan rekam e-KTP. Cetak KK saja belum dijalankan,” jelasnya saat dikonfirmasi.

Hasil klarifikasi Komisi I, Dispendukcapil menyampaikan bahwa operator kecamatan belum mampu mengoperasikan. Menurut kecamatan karena belum ada petunjuk dari Dispenduk, sehingga tidak tahu cara mengoperasikannya,” jelasnya.

Akibatnya, masyarakat masih harus datang ke Dispendukcapil untuk rekam e-KTP, mencetak KK dan sebagainya.

“Kita setujui saat pembahasan dulu karena programnya bagus, untuk mempermudah masyarakat. Tetapi kalau dibiarkan begini akan menjadi program gagal. Ini kan lagi Covid-19 seharusnya layanan online dimaksimalkan,” jelasnya.

Pihaknya segera memanggil dinas terkait dan mempertemukannya dengan semua kecamatan. Sehingga Tahun 2021 tidak ada lagi masyarakat yang harus ke Dispenduk untuk rekam e-KTP maupun cetak KK. “Ini kan dibiayai APBD. Eman kalau setelah pengadaan dibiarkan. Bagi kecamatan yang sudah alatnya harus dipersiapkan untuk segera dioperasikan,” tegas politisi PKB tersebut.(sht)