RESES

Reses, Wakil Ketua Dewan Serap Aspirasi Rakyat

DPRD BONDOWOSO – Drs H Buchori Mun’im, wakil ketua DPRD Bondowoso dari Partai Persatuan  Pembangunan (PPP) menggelar acara reses di rumahnya di  Kecamatan Tegal Ampel (10/2). H Buchori Mun’im serap aspirasi rakyat melalui reses. Aspirasi yang masuk akan diperjuangkan untuk masuk program/ kegiatan APBD 2022 mendatang.

“Akhir Februari, pengajuan seluruh program untuk APBD Tahun 2022 harus masuk, kalau tidak masuk maka aspirasi tidak bisa terakomodasi dalam APBD Tahun 2022 mendatang, serap aspirasi sata ini difokuskan di daerah pemilihan 5 Bondowoso,” kata H Buchori Mun’im. Aspirasi itu bakal diajukan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD ke Pemkab Bondowoso untuk masuk APBD 2022. 

Dia menjelaskan, aspirasi yang masuk setelah akhir Februari 2021, sambung, ketua DPC PPP Bondowoso tersebut, tidak akan terakomodasi dalam APBD 2022 mendatang. Sebab, aspirasi yang masuk dalam pokok-pokok pikiran DPRD harus diinput secara online. Hanya aspirasi yang diinput secara online sebelum akhir Februari 2021 yang akan masuk aspirasi APBD 2022.

Padahal, tidak semua aspirasi yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang masuk pun tidak semua akan terakomodasi dalam APBD Bondowoso tahun 2022. Sebab, dengan anggaran yang terbatas maka hanya aspirasi yang masuk prioritas, salah satunya sesuai dengan visi dan misi Bupati Bondowoso yang akan didahulukan.

Dengan kata lain, aspirasi yang masuk, baik melalui pokok-pokok pikiran DPRD maupun lewat jalur lain seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) akan diseleksi lagi. Apalagi, saat pandemi Covid-19 saat ini maka aspirasi yang diakomodasi jauh lebih sedikit. Sebab, banyak dana dialihkan untuk penanganan Covid-19 yang sampai saat ini masih terus mengancam.

Sebagai wakil rakyat dari PPP, smabungnya, dia akan memperjuangkan aspirasi konsetituennya yang masuk. Tidak hanya saat reses (10/2) saja tetapi aspirasi yang masuk diluar reses akan diperjungkan. “Kami sebagai wakil rakyat  akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujarnya.

Dengan mepetnya waktu, maka DPRD punya tanggungjawab untuk ikuty menyosialisasikannya kepada masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan reses DPRD Bondowoso. “Kalau tidak disosialisasikan ke masyarakat, korbannya Pak Bupati yang diusung oleh PPP, PPP punya tanggung jawab untuk mengawal visi dan misi bupati. PPP sebagai partner utama,” imbuhnya.

Dia mengakui, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin  tidak mudah melaksanakan visi dan misinya. Sebab, belum lama menjabat Bupati Bondowoso, dihadang pandemi Covid-19. “ Begitu Kiai Salwa jadi bupati Bondowoso dihadang Covid-19. Gara –gara Covid-19 DAU Bondowoso berkurang Rp 113 miliar,” imbuhnya.

Meski demikian, dia menambahkan bahwa pemerintahan Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin berjalan kondustif. “Sampai saat ini pemerintahan berjalan sangat kondusif, riak-riak tetap ada tetapi eksekutif dan legislatif sinergi dengan kondusif,” imbuhnya. (na)