RAPAT

DPRD Bondowoso Gelar Rapat Paripurna PU Fraksi tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2020

BONDOWOSO – DPRD Bondowoso menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, di Ruang Graha Paripurna, Kamis 1 Juli 2021.

Sidang dipimpin Ketua DPRD H. Ahmad Dhafir. Didampingi Wakil Ketua Sinung Sudrajad, H Buchori Mun’im, dan HM Supriadi.

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin juga hadir langsung dalam acara yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut.

Satu persatu Fraksi membacakan Pandangan umum. Mulai Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Persatuan Pembangunan dan Demokrat, Fraksi Amanat Golongan Karya, Fraksi Keadilan Sejahtera dan Fraksi Gerindra.

Seluruh fraksi memberikan penilaian terhadap pelaksanaan APBD 2020. Hanya saja Fraksi Persatuan Pembangunan dan Demokrat diserahkan kepada pimpinan langsung.

Fraksi Kebangkitan Bangsa menjadi salah satu yang dibacakan H. Sutriyono S.Ag., MM. Di awal pembacaan, terlebih dahulu memberi selamat kepada Pemkab Bondowoso yang telah menerima predikat WTP untuk pengelolaan keuangan TA 2020.

Fraksi Kebangkitan Bangsa memberi sorotan atas proses tender kegiatan Pembangunan Kamar Operasi Terintegrasi RSU dr. Koesnadi Bondowoso.

Hal yang sama juga menjadi salah satu poin sorotan dari Fraksi PDI yang dibacakan juru bicara Ihsan Marwanda Bachtiar.

Sedangkan Fraksi Amanat Golongan Karya, menyoroti tiga hal. Kukuh Rahardjo ST MM, menjadi juru pembicara.

Pertama Pengelolaan Pendapatan Asli daerah belum tertib.

Kedua, masih ditemukan beberapa kelebihan pembayaran atas belanja dari beberapa SKPD baik karena keterlambatan, pemahalan harga dan kekurangan volume yang nilainya sangat besar terutama pada pengadaan Pekerjaan Sistem Rancang Bangun Kamar Operasi RSU Dr. H. Koesnadi.

Ketiga, proses tender tidak mencapai tujuan tepat penyedia dan harga efisien di beberapa kegiatan terutama pada Pengadaan Pekerjaan Sistem Rancang Bangun Kamar Operasi RSU Dr. H. Koesnadi Penetapan pekerjaan design n build tidak memenuhi kriteria kompleks dan mendesak sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2020.

Seluruh pertanyaan partai ini akan dijawab oleh Bupati Bondowoso Senin 5 Juli 2021, dalam agenda Rapat Paripurna Tanggapan dan/Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. (sh)