RAPAT

DPRD SETUJUI PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2020

BONDOWOSO, Setelah melalui pembahasan cukup panjang, akhirnya DPRD Kabupaten Bondowoso menyetujui Raperda menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Perda tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 di Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso kemarin (5/8).

Persetujuan itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso H. Ahmad Dhafir yang memimpin Rapat Paripurna setelah minta persetujuan para wakil rakyat yang hadir dalam Rapat Paripurna. Lebih dari 2/3 anggota hadir dalam Rapat Paripuna DPRD yang menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 dengan ketat tersebut.

“Dapat disimpulkan bahwa Rapat Paripurna ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Apakah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disertai catatan pendapat akhir fraksi disetujui?” tanya H. Ahmad Dhafir.

Mendapatkan pertanyaan itu, semua anggota DPRD yang hadir punya suara yang sama. “Setuju” kata anggota DPRD Kabupaten Bondowoso secara bersamaan. Sejurus kemudian, Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso H. Ahmad Dhafir langsung mengetok palu sidang sebagai tanda persetujuan penetapan Raperda menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD melaporkan hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemkab Bondowoso dan Banggar DPRD Kabupaten Bondowoso. Hasilnya disampaikan juru bicara Banggar DPRD dalam Rapat Paripurna tersebut. Ada 10 (sepuluh) poin yang dijadikan catatan Banggar atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Antara lain tentang LHP BPK RI atas pekerjaan ruang operasi rancang bangun RSU dr. H. Koesnadi. Kemudian pekerjaan operasi rancang bangun RSU dr. H. Koesnadi, Silpa Rp. 23 miliar tahun 2020, RSU dr. H. Koesnadi. DPRD berharap masalah iuran BPJS Perangkat Desa bisa dicarikan solusi bersama BPJS. Optimaliasi pelayanan Admiduk Online, sinergitas semua OPD terkait untuk mempercepat pelayanan Adminduk, perlu ketegasan Kepala Daerah atas mutasi dan promosi Pejabat Tinggi di Kabupaten Bondowoso. Bupati Bondowoso KH. Salwa Arifin saat memberikan sambutan menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja DPRD Kabupaten Bondowoso, khususnya dalam membahas Raperda tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Persetujuan penetapan raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan tahap akhir siklus pengelolaan keuangan daerah. Syukur alhamdulillah mulai dari perencanaan, penatauasahaan sesuai peruandang-undangan. Kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD yang membahas secara inten,” kata Bupati KH. Salwa Arifin. (na)