RAPAT

Sampaikan Laporan Di Paripurna, Wakil Rakyat Perjuangkan Aspirasi Melalui Reses

BONDOWOSO, Wakil rakyat yang duduk di DPRD Bondowoso terus berupaya keras memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya konstituennya yang berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Aspirasi konstituennya diserap melalui kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Masa Sidang Pertama Tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan 10 September 2021. Laporan Hasil Pelaksanaan Reses  inilah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Rabu, 22 September 2021.  Selain Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang I Tahun 2021, dalam  Rapat Paripurna tersebut juga diagendakan Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Perubahan  KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 dan Raperda tentang Perubahan APBD TA 2021, serta Pengumuman Perubahan Keanggotaan Fraksi Persatuan Pembangunan dan Demokrat.  Hadir dalam Rapat Paripurna itu, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkompimda,  Bupati KH Salwa Arifin bersama jajarannya dan sejumlah Kepala OPD.

Ketua DPRD Bondowoso , H Ahmad Dhafir menjelaskan bahwa  reses yang dilakukan  Anggota DPRD harus dilaporkan dalam Rapat  Paripurna DPRD Bondowoso. “Sebagaimana Ketentuan Pasal 109 ayat (1) s/d (3) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bondowoso, bahwa setiap Anggota DPRD, secara perseorangan atau kelompok wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna,” kata H Ahmad Dhafir.

Laporan Hasil Reses disampaikan Sinung Sudrajad, S.Sos, Wakil Ketua DPRD yang juga bertindak selaku juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bondowoso. “Kami sampaikan rangkuman permasalahan di berbagai bidang yang dijaring melalui Reses Pimpinan dan Anggota DPRD,” kata Sinung di hadapan peserta Rapat Paripurna DPRD.

Di bidang pemerintahan, diharapkan masyarakat dan pihak terkait untuk menjaga suasana tetap aman, kondusif dan tertib mengingat segera dilaksanakan pemilihan kepala desa. “Agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” imbuhnya.

Di bidang perekonomian, banyak aspirasi muncul di masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. “Maka perlu  upaya menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi rumah tangga dengan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti digalakkan pelatihan-pelatihan usaha mikro masyarakat serta pemberian bantuan sarana usaha produktif,” ujarnya.

Pemerintah perlu meningkatkan sektor-sektor pendongkrak ekonomi masyarakat, baik bidang pertanian, perdagangan industri, perhotelan, retribusi dan elektrifikasi. “Kaitannya dengan pengembangan UMKM perlu pembinaan, pendampingan dan kerjasama dengan dinas terkait, demikian juga sektor pertanian, peternakan dengan mengoptimalkan peran pemuda,” ungkapnya.

Di bidang pembangunan dan infrastruktur juga banyak aspirasi yang dijaring seperti kebutuhan akan jalan, jembatan di daerah perdesaan yang masih jadi kendala. “Masih banyak kondisi jalan dan jembatan antar desa yang rusak sehingga menjadi penghambat ekonomi masyarakat desa”. Selain itu, program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) juga masih perlu dilanjutkan.

DPRD juga menerima banyak aspirasi tentang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. “Sarana dan prasana sekolah dasar dan menengah, pesantren dan madrasah perlu mendapatkan prioritas pendanaan yang memadai, termasuk pemberian insentif bagi tenaga pendidikan pesantren dan madrasah diniyah”. Tak lupa, DPRD mengingatkan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan karena pandemi Covid-19 masih belum berakhir. “Masih ada masyarakat belum menerapkan prokes, masih ada yang enggan vaksinasi sebagai akibat berita hoaks di masyarakat. Hal ini perlu diedukasi berkelanjutan oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.(na)