RAPAT

DPRD Bondowoso Mengesahkan P-APBD 2021

(BONDOWOSO) – DPRD Bondowoso menggelar Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Rabu, 29 September 2021.

Rapat tersebut dihadiri Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin, Wakil Bupati H Irwan Bachtiar Rahmat SE, MSi serta pimpinan dan anggota DPRD mulai Ketua DPRD H Ahmad Dhafir beserta tiga wakilnya H Supriadi SE, Sinung Sudrajad S.Sos, dan Drs. H. Buchori Mun’im.

Rapat diawali dengan pembacaan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang dibacakan juru bicara H. Samsul Tahar.

Berikutnya dilanjutkan Pendapat Akhir (PA) Fraksi terhadap Raperda P-APBD 2021. Ada dua pembahasan penting dalam P-APBD 2021. Pertama terkait penganggaran Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) di Kabupaten Bondowoso dan BOSDa-Madin.

Ketua DPRD H Ahmad Dhafir mengatakan, keberadaan TP2D tentu sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, agar ada percepatan pembangunan sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Yaitu Bondowoso MELESAT.

“Namun perlu kami garis bawahi bahwa keberadaan TP2D ini juga harus mengikuti aturan perundang-undangan agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Ternyata disaat ada kajian terkait TP2D, dalam pembentukannya tidak melaksanakan fasilitasi gubernur.

“Sempat ada kajian, bahkan sempat viral. Selanjutnya DPRD membentuk Pansus,” jelasnya.

Pansus tersebut melakukan kajian. Dan setelah dikaji, Perbup Nomor 49 Tahun 2021 tentang TP2D tidak melaksanakan hasil fasilitasi gubernur.

“Apapun hasil fasilitasi, harus dipatuhi,” tegasnya.

Dijelaskan, DPRD tidak ingin temuan ini menjadi permasalahan di kemudian hari. Dan DPRD sepakat, di P-APBD anggaran TP2D disetujui, dengan catatan Bupati merevisi kebijakan terkait TP2D sesuai fasilitasi gubernur.

“Manakala tidak ada revisi, maka tidak bisa dicairkan. Prinsip DPRD adalah “sahabatmu adalah orang yang berkata benar terhadapmu, bukan orang yang hanya bisa membenarkan perkataanmu,” tegas Ahmad Dhafir.

Pembahasan krusial kedua adalah terkait penganggaran Bantuan Operasional Sekolah dari Daerah untuk Guru Madrasah Diniyah (BOSDa-Madin).

“Sebagai wakil rakyat harus merasakan, menyampaikan dan menyuarakan apa yang diinginkan rakyat,” tegasnya.

“Berangkat dari kesadaran anggota DPRD, ketika bupati mengajukan draft P-APBD, dan melihat BOSDa Madin berkurang, kemudian teman-teman DPRD bersepakat untuk mengurangi beberapa kegiatan DPRD,” jelasnya.

Artinya dana di DPRD itu bukannya tidak ada rencana dipakai untuk apa. Sebab sistemnya sudah e-budgeting dan e-planning. Namun DPRD merelakan menggeser anggaran yang telah direncanakan itu, untuk BOSDa Madin. “Anggaran untuk workshop, rehab ruang fraksi, rehab musholla digeser untuk BOSDa Madin,” terang Ahmad Dhafir. Total Rp2,4 Miliar anggaran DPRD yang direlakan untuk BOSDa Madin.

Perlu diketahui, BOSDa Madin awalnya adalah kegiatan Pemerintah Provinsi Jatim. Pada 2020, dianggarkan 6 bulan provinsi. Lantas Pemkab Bondowoso menambah 6 bulan. Sehingga genap 12 bulan.

Namun karena refocusing penanganan Covid-19, ada pengurangan dari provinsi awalnya 6 bulan, jadi 1 bulan saja.

Sedangkan Pemkab Bondowoso, awalnya juga refocusing tinggal 1 bulan saja. Namun berkat kerelaan DPRD, ada penganggaran 5 bulan. Sehingga total 6 bulan untuk BOSDa Madin.

Bupati Bondowoso Drs. KH. Salwa Arifin dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak, terutama DPRD Bondowoso. “Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga terwujudnya Raperda P APBD 2021. Untuk mewujudkan Bondowoso yang Mandiri Ekonomi, Lestari, Aman dan Terdepan dalam bingkai Iman dan Takwa,” jelas bupati. (sh)