BONDOWOSO – KPU Bondowoso mengajukan anggaran biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) sebesar Rp 80,5 miliar sedangkan Bawaslu Bondowoso mengajukan Rp 2,4 M. Itu belum termasuk biaya yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa Linmas dan Politik (Bakesbanglinmaspol) Bondowoso dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menjalankan fungsinya untuk memback-up pelaksanaan Pilkada maupun pemilu legislating (pileg) dan Pemilihan Presiden (pipres).
Biaya Pileg dan Pilres ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui APBN. Sedangkan untuk biaya yang dibutuhkan Bakesbanglinmaspol dan Satpol PP untuk memback-up pelaksanaan Pileg dan Pilres masih dibebankan pada APBD Bondowoso. Untuk itu, Komisi I DPRD Bondowoso menggelar hearing dengan KPU Bondowoso, Bawaslu Bondowoso dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Jumat (3/6) malam.
Pilkada direncanakan digelar 27 November 2024, sedangkan pemilu legislatif dan pilpres digelar 14 Juni 2024. Hal itu terungkap saat komisi I DPRD Bondowoso hearing KPU Bondowoso, Bawaslu Bondowoso, Bakesbanglinmaspol dan Satpol PP. “Dalam pemilu serentak tahun 2024, KPU mengajukan anggaran Rp 80,5 miliar dan Bawaslu Bondowoso mengajukan Rp 2,4 miliar,” kata ketua Komisi I DPRD Bondowoso H. Tohari, S.Ag. Itu belum termasuk biaya pengamanan pemilu untuk Polres, TNI juga pihak lain yang terlibat langsung pelaksanaan pemilu.
Dia menjelaskan, Komisi I DPRD Bondowoso memang memanggil para pihak yang terkait dengan pelaksanaann pemilu serentak 2024. “Pemilu serentak memang dilaksanakan tahun 2024 mendatang tetapi tahapan pelaksanaan pemilu sudah mulai 14 Juni 2022 bulan ini. Makanya KPU Bondowoso, Bawaslu Bondowoso dan Pemkab Bondowoso kami ajak untuk hearing,” terangnya.
Yang perlu mendapatkan perhatian khususnya adalah dana yang perlu dianggarkan untuk pelaksanaan pemilu serentak. “Kalau tahapan pemilu sudah dimulai 24 Juni ini maka perlu diurai kebutuhan anggarannya. Serta bagian anggaran yang dibiayai oleh APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur serta APBD Bondowoso sendiri,” terangnya.
Sebab, saat ini masih masa pandemic COVID-19 sehingga anggaran pemerintah daerah yaitu APBD banyak tersendot untuk penanganan COVID-19. “Kami berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar, kehiduoan kembali normal seperti semua dan APBD bisa digunakan untuk membiayai pembangunan,” terangnya. (na)
