HEARING

PMII Sampaikan Aspirasi Tolak BBM Naik dan Carut Marut Pupuk, Pimpinan DPRD Ikut Turun Jalan

BONDOWOSO – Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi, membuat Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bondowoso menggelar aksi, Senin, 5 September 2022. Aksi itu dilakukan di depan Kantor DPRD Bondowoso. Orasi dilakukan para aktivis PMII di jalanan dan diterima langsung oleh Pimpinan DPRD beserta sejumlah anggota DPRD. Kapolres Bondowoso AKBP Wimboko memimpin langsung pengamanan aksi.

Ketua PMII Cabang Bondowoso M. Firman Zah S.Pd mengatakan, dengan dicabutnya subsidi BBM maka otomatis harganya naik. “Kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengan ke bawah. Hal ini dapat mempercepat adanya inflasi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia,” tegas M. Firman Zah. Dijelaskan, relokasi anggaran subsidi BBM ke Bansos bukan menjadi jalan keluar yang solutif. Sebab Bansos sendiri masih banyak menemui permasalahan. Karenanya, pihaknya meminta DPRD bertindak responsive terkait adanya kenaikan harga BBM tersebut. Selain itu PC PMII Bondowoso juga menuntut penyelesaian tentang carut marut permasalahan pupuk di Bondowoso. Sebab selama ini banyak ditemukan penyimpangan. “Terdapat sejumlah petani yang dicatat namanya ke dalam data penerima pupuk bersubsidi, namun tidak pernah menebus atau menerimanya,” tegasnya.

Saat orasi berlangsung, Ketua DPRD H Ahmad Dhafir bersama Wakil Ketua DPRD Sinung Sudrajad, S.Sos, Kukuh Rahardjo, S.ST, M.MT, Andi Hermanto, S.Sos, A. Mansur, MH dan Subangkit Adi Putra, ST menemui para demonstran. Di hadapan demonstran, Ketua DPRD H Ahmad Dhafir menegaskan, pihaknya sangat mendukung penolakan kenaikan BBM bersubsidi. “Kami akan meneruskan surat keberatan yang menjadi kesepakatan aksi kali ini untuk diteruskan ke Komisi VI DPR RI,” terang Ahmad Dhafir. Dijelaskan, dalam hal pencabutan subsidi BBM, yang berwenang adalah Komisi VI DPR RI di Jakarta. Dan telah dijadwalkan akan mengadakan rapat dengan pemerintah pusat terkait kebijakan kenaikan BBM.

Sedangkan untuk masalah pupuk, H. Ahmad Dhafir menegaskan, pihaknya adalah salah satu petani juga. Dan merasakan sulitnya mencari pupuk. “Saya sudah lama juga memberi kritik kepada distribusi pupuk. Persoalannya distributor diberi kewenangan menentukan kios. Sehingga kios-kios di desa itu adalah temannya distributor,” tegasnya. Selain itu, yang menjadi permasalahan distribusi pupuk adalah data petani tidak sesuai dengan RDKK. Dan parahnya tidak melibatkan petani dalam penyusunan RDKK. Karenanya pihaknya di DPRD juga berkomitmen akan menindaklanjuti permasalahan pupuk dengan membuat pansus (Panitia Khusus) membahas permasalahan distribusi pupuk bersubsidi. (SH)