DPRD BONDOWOSO – Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dhafir mengaku bersyukur Kabupaten Bondowoso mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC). Kabupaten Bondowoso resmi menyandang predikat UHC setelah 763.819 jiwa atau 95.18 persen masyarakatnya terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total penduduk sebanyak 802.535 jiwa.
UHC diperoleh Pemkab Bondowoso setelah DPRD menyetujui gelontoran anggaran APBD sekitar Rp 8 miliar untuk membiayai kepersertaan JKN bagi warga kurang mampu yang belum punya Kartu Indonesia Sehat (KIS) tapi masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Termasuk bagi warga Bondowoso yang menjadi peserta mandiri JKN tetapi kartunya tidak a `ktif. “Manfaat UHC ini saat masyarakat tidak punya KIS tetapi masuk DTKS maka otomatis mereka mendapatkan layanan kesehatan gratis,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso H Ahmad Dhafir usai Pemkab Bondowoso menerima predikat UHC.
Persetujuan penggunaan dana APBD untuk membiayai sekitar 128 ribu warga Bondowoso untuk menjadi peserta aktif JKN sebagai wujud komitmen DPRD Bondowoso, “Ini menjadi komitmen kami sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bondowoso. Khususnya untuk memastikan dan menjamin semua warga Bondowoso memiliki akses layanan kesehatan yang komprehensif, bermutu dan gratis, tentu dengan mengutamakan pelayanan kesehatan primer,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H Ahmad Dhafir.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa mengucapkan selamat kepada Kabupaten Bondowoso yang sudah mencapai UHC di 2022 ini. Ia juga tidak menampik bahwa kolaborasi yang dibangun di Bondowoso ini sangat baik. “Sebelum UHC, apabila masyarakat ada yang belum terjamin lalu mendaftar saat ini, maka itu bisa terlayaninya bulan depan. Tapi dengan tercapainya UHC ini, maka penduduk itu bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menunggu bulan depan lagi.
Sementara itu, menurut Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin pencapaian UHC akan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama akses dan mutu layanannya. “Penguatan fasilitas kesehatan menjadi salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menjaga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya saat peluncuran UHC di Pendopo Bupati Bondowoso pada Selasa (11/10).
Salwa menambahkan, untuk menjaga keberlangsungan UHC ini, peran dan fungsi pemangku kepentingan, pengusaha, desa, kecamatan dan perangkat daerah pengampu indikator pendukung harus terus menjaga dan menjamin agar tidak terjadi penurunan jumlah kepesertaan. “kerja sama dan kolaborasi yang baik perlu kita tingkatkan sesuai dengan kewenangan masing-masing agar UHC ini bisa terus berlanjut,” tambahnya.(na)
