RAPAT

DPRD Sampaikan Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2023 Dalam Rapat Paripurna

BONDOWOSO – DPRD Kabupaten Bondowoso, gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2023, Rabu, 7 Juni 2023. Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2023 tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD, Drs. H. Buchori Mun’im selaku juru bicara.

Seperti diketahui sebelumnya seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Masa Sidang Ketiga Tahun 2023 selama 6 (enam) hari dari tanggal 8 s/d 13 Mei 2023. Reses tersebut merupakan kegiatan Anggota DPRD untuk menyerap aspirasi dan bertemu dengan konstituennya di daerah pemilihan (dapil) masing-masing yaitu dapil I sampai dapil V.

Adapun agenda Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2023 ini adalah penyampaian informasi pelaksanaan kebijakan pembangunan pemerintah tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun berjalan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan reses kali ini pun banyak aspirasi dari masyarakat yang disampaikan, berbagai permasalahan dan temuan-temuan yang kemudian disusun menjadi Laporan Hasil Pelaksanaan Reses dan dibagi menjadi beberapa bidang program diantaranya bidang pemerintahan, perekonomian, pertanian, pembangunan dan infrastruktur serta bidang Kesehatan.

Sesuai ketentuan pasal 109 ayat 1 sampai dengan 3 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 “bahwa setiap anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugas pada masa reses kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna”, maka sesuai ketentuan diatas Laporan Hasil Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2023 tersebut disampaikan dalam forum Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

Di Bidang Pemerintahan, masyarakat berharap kepada pemerintah dapat memberikan pelayanan terbaik, terlebih yang menyangkut kebutuhan masyarakat yang fundamental, dan mengingat meningkatnya suhu politik di tahun politik 2023, perlu menjadi perhatian bersama agar tetap dapat saling menjaga stabilitas dan kondusifitas serta keamanan.

Di Bidang perekonomian, dampak pasca pandemi covid-19 masih dirasakan masyarakat, walaupun perlahan-lahan perekonomian dan dunia usaha mulai bangkit. Diperlukan peningkatkan perekonomian masyarakat dengan menumbuhkan ekonomi kreatif, program pemberdayaan rumah tangga melalui program penguatan UMKM, pelatihan-pelatihan usaha mikro masyarakat dan pemberian bantuan sarana usaha produktif. 

Di sektor pertanian, masih banyaknya keluhan akan ketersediaan pupuk bersubsidi yang tidak mencukupi, serta mahalnya harga pupuk hingga kini masih menjadi permasalahan, masih diperlukan langkah-langkah nyata untuk mengawal proses kelancaran distribusi pupuk secara merata dan mudah didapatkan untuk mendorong peningkatan ekonomi petani dan produksi pertanian.

Masyarakat juga dihadapkan harga kebutuhan pokok yang terus naik, tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan, sehingga masyarakat berharap agar pemerintah dapat melakukan pengendalian, pemantauan serta pengambilan kebijakan untuk stabilitas stabilisasi harga kebutuhan pokok di pasaran.

Di Bidang pembangunan dan infrastruktur, menyangkut aksessibilitas masyarakat khususnya di pedesaan harus sejalan dengan pola pembangunan infrastruktur terpadu, sehingga menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Masih banyaknya kondisi jalan dan jembatan penghubung antar desa yang rusak sehingga menjadi penghambat laju ekonomi masyarakat desa. Serta perlunya sinergitas antara komponen dan lembaga masyarakat, terhadap kebutuhan rumah layak huni, melalui program RTLH. Di bidang kesehatan masyarakat, diusulkan biaya ambulans antar jemput pasien ke rumah sakit dan dari rumah sakit agar mendapatkan support anggaran dari pemerintah. (Cak War)