RAPAT

DPRD Setujui Penetapan Perda Tentang APBD Bondowoso Tahun 2024

DPRD BONDOWOSO – DPRD Kabupaten Bondowoso menyetujui penetapan Raperda tentang APBD Kabupaten Bondowoso tahun 2024. Hal tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso Senin (27/11/2023). Persetujuan penetapan itu ditandai dengan penandangan naskah persetujuan bersama oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso H Ahmad Dhafir dan Pj Bupati Bondowoso, Drs. H. Bambang Soekwanto, MM.

Rapat Paripurna langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso H Ahmad Dhafir yang didampingi tiga wakil ketua DPRD yaitu Drs H Buchori Muni’m, HM Supriadi SE dan Sinung Sudrajad S.Sos. Dari Pihak Pemkab langsung dipimpin Pj  Bupati Bondowoso, Drs. H. Bambang Soekwanto, MM didampingi kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

“Selanjutnya kami sampaikan, bahwa pada rapat paripurna hari ini terdapat 2 (dua) agenda, pertama persetujuan penetapan program pembentukan peraturan daerah  Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 sebanyak 17. Yang kedua persetujuan penetapan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso saat mengawali Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bondowoso, Andi Hermanto menyampaikan bahwa Bupati Bondowoso telah menyampaikan Raperda APBD 2024 kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan bersama.

Badan Anggaran menekankan program atau kegiatan tahun anggaran 2024 hendaknya disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. “Pelaksanaan program atau kegiatan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan schedule sehingga penyelesaiannya tidak melebihi batas waktu yang tersedia, hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir SILPA, ” tutur Andi Hermanto. Hasil pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terkait Dana Cukai pada Dinas Kesehatan agar diprioritaskan untuk menunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas – Puskesmas, karena yang terjadi banyak rujukan ke rumah sakit swasta sehingga dana bagi hasil dari BPJS tidak masuk ke Kas Daerah.

2. Dana Cukai yang diberikan pada RSU Dr. Koesnadi agar ditinjau ulang karena RSU bentuk BLU.

3. Dana Cukai pada Dinas Sosial yang selama ini diberikan dalam bentuk BLT agar diupayakan dapat diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan bagi petani tembakau.

4. Perlu dilakukan review terhadap alokasi anggaran infrastruktur pada anggaran APBD TA. 2024, karena masih banyak problem jalan rusak yang belum tertangani di tahun 2023.

5. Terkait Rumah Sakit Paru yang berlokasi di Pancoran yang selama ini tidak difungsikan, lebih baik dimanfaatkan sebagai rumah singgah atau sejenisnya. Sedangkan untuk penanganan penyakit paru dibangun di dekat RSUD dr. Koesnadi.

Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso menawarkan kepada anggota DPRD yang ikut rapat paripurna, apakah APBD Tahun Anggaran 2024 dan Propemperda Tahun 2024 disetujui?. Setelah ditawarkan, seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan persetujuannya. Setelah itu, ketua DPRD Kabupaten Bondowoso mengetok palu tanda persetujuan DPRD. Selanjutnya  dilakukan penandatanganan persetujuan bersama oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso dan Pj Bupati Bondowoso. Keduanya membubuhkan tanda tangan di berkas persetujuan yang telah disediakan. (na)