RAPAT

DPRD  Sepakati Raperda Bantuan Hukum Gratis untuk Rakyat Miskin

DPRD BONDOWOSO – DPRD Kabupaten Bondowoso bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menyepakati Raperda Bantuan Hukum Gratis untuk Rakyat Miskin. Kesepakatan itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso Senin, 18 Maret 2024.

Rapat paripurna yang digelar di Graha Paripurna langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso H Ahmad Dhafir. Sedangkan dari pemkab Bondowoso langsung dipimpin oleh PJ Bupati Bondowoso Drs. H. Bambang Soekwanto, MM yang didampingi kepala perangkat daerah (PD). 

Hampir semua anggota DPRD kabupaten Bondowoso yang hadir dalam rapat paripurna menyatakan persetujuan penandatanganan Raperda Bantuan Hukum Gratis untuk Rakyat Miskin. Penandatanganan dilakukan secara bergantian oleh Ketua DPRD H Ahmad Dhafir dan Pj Bupati Bondowoso di hadapan tiga wakil ketua, anggota DPRD dan pejabat di lingkungan Pemkab Bondowoso. serta para undangan

“Dengan adanya Perda Bantuan Hukum untuk warga miskin ini maka pemerintah bisa memberikan bantuan hukum secara gratis kepada warga yang masih kategori miskin,” kata beliau, dengan adanya Perda Bantuan hukum ini maka, pemerintah daerah juga bisa hadir dengan memberikan bantuan hukum kepada pekerja migran asal Bondowoso di luar negeri, yang penting KTP-nya Bondowoso,” ungkapnya. Khususnya, untuk pekerja migran asal Bondowoso yang sedang bermasalah hukum di luar negeri.

Dia menuturkan, bahwa selama puluhan tahun menjadi anggota DPRD kabupaten Bondowoso sering mendapatkan keluhan masyarakat. Khususnya yang memiliki anggota keluarga yang sedang kena musibah, kena masalah hukum di luar negeri. “Saya dan anggota DPRD lainnya sering mendapatkan keluhan soal pekerja migran yang terkena masalah hukum di luar negeri,” ungkapnya. Atas keluhan itu, sambungnya, pihaknya, termasuk pemerintah daerah kurang bisa maksimal memberikan bantuan. “Kalau ada masalah bergantung kepada pemerintah pusat karena pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum. Nah dengan adanya Perda Batuan Hukum ini maka pemerintah bisa melangkah memberikan bantuan hukum kepada pekerja migrannya,” ungkapnya. (an)