PIMPINAN DPRD

Tasyakuran Perpanjangan Jabatan Kades, Ketua DPRD Dukung Perubahan Perda Pemerintahan Desa

DPRD BONDOWOSO – Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso Haji Ahmad Dhafir mengucapkan selamat kepada para kades yang telah diperpanjang  masa jabatannya selama dua tahun. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H Ahmad Dhafir dalam acara tayakuran perpanjangan jabatan kepala desa di Pendopo Bupati Bondowoso, Minggu 9 Juni 2024.

“Menyangkut Peraturan Daerah Pemerintahan Desa, saya aktif mengikutinya, tujuannya adalah untuk mengawal teman-teman perangkat desa dan kepala desa,” tutur Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso.

Menurut beliau, perangkat desa dan kepala desa adalah unjung tombak dari aparat pemerintah. Sebab, perangkat desa dan kades-lah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, peraturan yang mengatur tentang perangkat desa dan kepala desa harus berpihak kepada  mereka. Baik itu Peraturan Pemerintah (PP) maupun Perda Pemdes.

Merujuk pada UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, beliau menilai perlu ada revisi, baik PP maupun Perda untuk memberikan ruang kepada kades dan perangkat desa. Salah satunya penyebutan nominal tunjangan perangkat desa yang terbit nominalnya. “Menurut saya tidak perlu menyebut angka di PP itu,  agar kami (DPRD, Red) bisa berembukan dengan tim anggaran (Pemkab Bondowoso, Red),” ungkap H. Dhafir.  Aspirasi tersebut, sambungnya, bisa dibawa oleh Persatuan Perengkat Desa Indonesia (PPDI) ke Jakarta. 

Sementara itu, untuk Perda Pemdes, bisa diusulkan untuk perubahan Perda Pemdes.  Pertama untuk mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan diatasnya. Kedua, agar Perda Pemdes hasil revisi nantinya bisa lebih berpihak kepada perangkat desa ataupun kepala desa. Selain itu, perlunya penguatan posisi perangkat desa, agar setelah pilkades tidak jadi “korban” kades terpilih. 

Pj Bupati Drs. H. Bambang Soekwanto, MM menyambut baik aspirasi dan masukan tentang adanya perubahan Perda Pemdes di Bondowoso. Namun, perubahan itu harus menunggu Peraturan Pemerintah (PP)-nya.  Jika PP sudah terbit maka disusuan perubahan Raperda Pemdes. Sebab, perda tidak boleh menabrak aturan diatasnya.

Pj Bupati juga minta kepada sekda dan jajarannya untuk menerima masukan para pihak. “Saya minta  masukan dari PPDI dan SKAK harus diakomodir dalam menyusun perubahan Perda atau Raperda  nantinya,” ujarnya.  Sementara itu, ketua PPDI Bondowoso Ahmad Wasil menjelaskan aspirasi perangkat desa yang utama adalah soal tunjangan perangkat desa. PPDI berharap tunjangan perangkat setara dengan PNS golongan 2A yang mendapatkan tunjangan Rp2, juta dan Rp 3,5 juta untuk sekretaris desa. “Insyallah aspirasi segera kami bawa ke Jakarta,” ujarnya. (na)