RAPAT

DPRD Setujui Penetapan   Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023

DPRD BONDOWOSO – DPRD Kabupaten Bondowoso  akhirnya menetapkan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Persetujuan  Penetapan dilakukan dalam Rapat  Paripurna DPRD  Kabupaten Bondowoso, Jumat malam, 21 Juni 2024. Penetapan dilakukan setelah mendengarkan Pandangan Akhir (PA) fraksi di DPRD Kabupaten Bondowoso.

Enam fraksi di DPRD Kabupaten Bondowoso menyatakan  menerima  dan menyetujui  Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 yang diajukan oleh Bupati Bondowoso. Namun,  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,  Fraksi PDIP, Fraksi Persatuan Pembangunan,  Fraksi Amanat Golongan Karya,  Fraksi PKS dan  Fraksi Gerindra menyertainya dengan sejumlah catatan.

Sebelum ditetapkan, ketua DPRD Kabupaten Bondowoso Haji Ahmad Dhafir yang memimpin Rapat Paripurna DPRD memberikan penjelasan. Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso mempersilahkan Juru Bicara Badan Anggaran Untuk Menyampaikan Laporannya. Setelah itu baru kemudian juru bicara masing-masing fraksi menyampaikan PA fraksinya atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

“Sebagaimana Kita Ketahui, Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tersebut Telah Dilakukan Pembahasan Bersama Antara DPRD dan Bupati Bondowoso,” kata Haji Ahmad Dhafir.  

“Rapat Paripurna  Hari Ini (Jumat (21/6) Malam, Red) Merupakan Tahap Akhir, Yaitu Persetujuan Penetapan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Sebelum Pengambilan Keputusan,  Akan Didahului Dengan Penyampaian Laporan Badan Anggaran dan PA Fraksi DPRD Kabupaten Bondowoso.

Lantas, ketua DPRD kabupaten Bondowoso Haji Ahmad Dhafir menyampaikan bahwa peserta  Rapat Paripurna  DPRD  telah mengikuti Bersama Penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi.  “Memperhatikan uraian dan kesimpulan laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Bondowoso, dapat kami simpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023,  telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,” ujarnya.

“Selanjutnya kita memasuki tahap pengambilan  keputusan, kami tawarkan kepada Rapat Dewan. Apakah Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Tahun Anggaran 2023 disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah?” tanya ketua DPRD Kabupaten Bondowoso. Atas  penawaran ini, semua anggota DPRD kabupaten Bondowoso yang hadir menyatakan persetujuannya. Kemudian, Pimpinan DPRD Kabupaten Bondowoso dan Pj Bupati Bondowoso  menandatangani  berkas persetujuan Penetapan Raperda menjadi Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. (na)